Awu Rokok

Kombes Pol Budi Hermanto: Dorong Inklusi: Staf Disabilitas Diperkenalkan kepada Para Tokoh dan Relasi Publik Selama masa kepemimpinannya sebagai Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto menunjukkan komitmen kuat terhadap inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas di lingkungan kerja kepolisian. Ia secara aktif memperkenalkan staf disabilitas kepada para relasi dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat publik, tokoh penting, hingga public figure, dalam setiap kesempatan resmi maupun pertemuan publik. Langkah tersebut bukan sekadar bentuk pengenalan identitas, melainkan penegasan bahwa staf disabilitas memiliki kompetensi, potensi, dan kontribusi nyata dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya di bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik. Salah satu staf yang turut mendapat ruang untuk berkembang adalah Rara Lingga, yang saat itu bertugas sebagai staf Humas Polresta Malang Kota. Rara dikenal memiliki kemampuan dalam penyusunan narasi publikasi ...

Kapolri Hadiri Hadiri Apel Srawung Agung di DIY Hadiri Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergi dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial DIY – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri ‘Apel Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai. Kegiatan itu dipimpin oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bertujuan untuk komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar damai dan kondusif. Kegiatan apel yang diselenggarakan di Mapolda DIY tersebut diikuti sebanyak 3.500 orang. Rinciannya, 1.000 terpusat di Polda dan 2.500 tersebar di lima Polres jajaran. Dalam amanatnya, Sultan menyambut baik dukungan 10.000 rompi Jaga Warga dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, baju itu adalah simbol keteduhan. Bahwa garda keamanan hadir, untuk “ngayomi lan ngemong”, bukan menakuti. “Menjelang Natal dan Tahun Baru, saya titipkan harapan, agar Jaga Warga terus menjadi...

Hadiri Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergi dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri 'Apel Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai. Kegiatan itu dipimpin oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bertujuan untuk komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar damai dan kondusif. Kegiatan apel yang diselenggarakan di Mapolda DIY tersebut diikuti sebanyak 3.500 orang. Rinciannya, 1.000 terpusat di Polda dan 2.500 tersebar di lima Polres jajaran. Dalam amanatnya, Sultan menyambut baik dukungan 10.000 rompi Jaga Warga dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, baju itu adalah simbol keteduhan. Bahwa garda keamanan hadir, untuk “ngayomi lan ngemong”, bukan menakuti. "Menjelang Natal dan Tahun Baru, saya titipkan harapan, agar Jaga Warga terus menjadi pagar budaya yang menjaga harmoni; menjadi sahabat masyarakat; dan mitra Polri, yang memperkuat k...

Patut Di Contoh Aipda Ependi Anggota Polsek Koja Selamatkan Anak Hampir Tenggelam Terbawa Arus Sungai PENYELAMATAN POLISI - Aksi heroik dilakukan Aipda Elly Ependi, Bhabinkamtibmas Rawa Badak Utara Polsek Koja, yang terjun langsung ke aliran Kali Kresek, Lagoa, untuk menyelamatkan seorang remaja yang hampir tenggelam akibat terseret arus deras, Selasa (18/11/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO). Aksi heroik dilakukan Aipda Elly Ependi , Bhabinkamtibmas Rawa Badak Utara Polsek Koja , yang terjun langsung ke aliran Kali Kresek, Lagoa, untuk menyelamatkan seorang remaja yang hampir tenggelam akibat terseret arus deras, Selasa (18/11/2025). Insiden menegangkan itu terjadi sekitar saat hujan mengguyur kawasan Koja , Selasa sore tadi. Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto mengatakan, saat kejadian Aipda Elly Ependi tengah melaksanakan program distribusi beras Bulog bersama Ketua RW 11 Rawa Badak Utara dan perangkat wilayah. Mendengar teriakan warga, yang bersan...

Aksi Menegangkan Aipda Ependi Anggota Polsek Koja Selamatkan Anak Hampir Tenggelam Terbawa Arus Kali PENYELAMATAN POLISI - Aksi heroik dilakukan Aipda Elly Ependi, Bhabinkamtibmas Rawa Badak Utara Polsek Koja, yang terjun langsung ke aliran Kali Kresek, Lagoa, untuk menyelamatkan seorang remaja yang hampir tenggelam akibat terseret arus deras, Selasa (18/11/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO). TRIBUNJAKARTA.COM, KOJA - Aksi heroik dilakukan Aipda Elly Ependi , Bhabinkamtibmas Rawa Badak Utara Polsek Koja , yang terjun langsung ke aliran Kali Kresek, Lagoa, untuk menyelamatkan seorang remaja yang hampir tenggelam akibat terseret arus deras, Selasa (18/11/2025). Insiden menegangkan itu terjadi sekitar saat hujan mengguyur kawasan Koja , Selasa sore tadi. Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto mengatakan, saat kejadian Aipda Elly Ependi tengah melaksanakan program distribusi beras Bulog bersama Ketua RW 11 Rawa Badak Utara dan perangkat wilayah. Mendengar te...

Survei RPI: Polri lembaga penegak hukum berkinerja terbaik Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat merilis hasil survei nasional di Jakarta, Rabu (19/11/2025). (ANTARA/HO-Rumah Politik Indonesia) Dari pendalaman survei, alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik antara lain jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebanyak 19,3 persen Jakarta (ANTARA) - Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis survei nasional memotret kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum (LPH), yang menempatkan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai LPH dengan kinerja terbaik. Saat mendalami lebih lanjut alasan publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri, survei RPI memperoleh beragam jawaban dengan tertinggi terkait jangkauan dan struktur organisasinya yang dianggap sudah memadai. “Dari pendalaman survei, alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik ant...

Survei: 79,8 Persen Publik Puas Kinerja Polri Personil kepolisian di lapangan Mapolda Jateng, Kota Semarang. (Rachman Pratama/Beritasatu.com) Hasil survei terbaru Rumah Politik Indonesia (RPI) menunjukkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri selama ini. Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik atas kinerja Polri berada di angka 79,8%. Survei nasional RPI terbaru ini dilaksanakan  pada 9-15 November 2025 dengan responden survei masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Responden kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pe Teknik sampling yang digunakan pada riset ini menggunakan multistage random sampling . Dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1280 responden. Sedangkan margin of error sampel sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan ± 95%. "Dari temuan survei kami, masyarakat yang menjawab puas dengan kinerja Polri sebanyak 79,8%, lalu sebanyak 2,4% m...

Survei RPI: 79,8 Kinerja Penegak Hukum Di Indonesia Polisi Dinilai Terbaik   Jakarta - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 79,8 persen, menurut hasil survei nasional Rumah Politik Indonesia (RPI). Temuan ini menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik berdasarkan penilaian masyarakat. Direktur RPI Fernando Emas menjelaskan bahwa publik memberikan apresiasi tertinggi karena Polri dinilai memiliki jangkauan dan struktur organisasi yang memadai. “Sebanyak 19,3 persen responden menyebut faktor jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebagai alasan utama,” ujarnya, Kamis (20/11/2025). [embed]https://www.youtube.com/watch?v=yjEIzoNyyzQ[/embed] Selain itu, modernisasi teknologi kepolisian menjadi alasan kedua terbesar dengan 18,1 persen, disusul kolaborasi antarlembaga 14,5 persen, serta peningkatan kualitas SDM 11,9 persen. Publik juga menilai positif respons cepat Polri terhadap kejahatan (11,2 persen), reformasi birok...

Menkum: Putusan MK soal Aturan Polisi di Jabatan Sipil Tak Berlaku Surut Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan polisi harus mengundurkan diri jika menjabat di luar institusi Polri. Supratman menilai polisi yang telah menduduki jabatan sipil sebelum adanya putusan MK tak perlu mengundurkan diri. "Menurut pendapat saya terhadap putusan MK, bahwa putusan MK itu wajib kita jalankan, tetapi itu tidak berlaku surut," kata Supratman usai menghadiri rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). "Artinya bagi semua pejabat Polri yang sudah terlanjur menjabat, tidak wajib untuk mengundurkan diri untuk saat ini. Kecuali atas dasar kesadaran Polri untuk menarik anggotanya dari kementerian," sambungnya. Polri Jelaskan soal Polisi Duduki Jabatan Sipil karena Permintaan Supratman menilai putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, menurutnya, putu...

Polisi Masih Bisa Duduki Jabatan Sesuai Tupoksi Kepolisian Polemik tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terus mendapat komentar dan bahasan dari berbagai pihak. Termasuk pernyataan Menteri Hukum Dr. Suparman Andi Agtas, SH, yang menyatakan putusan tersebut tidak berlaku surut. Bahwa dalam Undang-undang MK itu ada beberapa prinsip hukum yang berlaku, antara lain seperti Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 prinsip dari putusan MK adalah final. Sedangkan di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi putusan MK bersifat 'final dan mengikat', artinya putusan MK langsung berlaku sejak dibacakan dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap, dan tidak ada upaya hukum banding atau kasasi. Selain itu putusan MK tidak berlaku surut (non-retroaktif). P...

Polri Klarifikasi Jumlah Anggotanya di Jabatan Sipil, Hanya 300 Personel Isi Posisi Manajerial Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho (Dok. BeritaSatu)  Polri menegaskan bahwa jumlah anggota kepolisian aktif yang bertugas di jabatan sipil tidak sebanyak yang diberitakan publik. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan, hanya sekitar 300 personel yang mengisi posisi manajerial di luar struktur kepolisian. “Kalau tadi dari pemaparan, jumlahnya jauh berbeda dengan yang disampaikan media. Kalau tidak salah sekitar 300-an yang duduk di jabatan manajerial,” ujar Sandi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (17/11/2025). Sandi membantah kabar yang menyebut ribuan polisi menduduki jabatan strategis di instansi sipil. Ia menegaskan bahwa angka yang lebih besar, yakni lebih dari 4.000 personel, bukanlah pejabat manajerial, melainkan petugas di posisi nonstruktural. “Bukan 4.132 itu semuanya menduduki jabatan sipil yang manajerial yang memeng...

Mabes Polri Tegaskan Penugasan Polisi di Luar Struktur Berdasarkan Permintaan Kementerian/Lembaga Mabes Polri menyebut penempatan anggota polisi aktif dinas di luar struktur bukan inisiatif internal. Tetapi, ditempatkan atas permintaan resmi dari kementerian atau lembaga (K/L) yang ditindaklanjuti SSDM Polri. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa penempatan tersebut dilakukan telah sesuai aturan yang berlaku mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres). Komisi Percepatan Reformasi Polri Tampung Usulan Polri di Bawah Kementerian Kemanan Komisi Reformasi Tampung Masukan Polri di Bawah Kementerian Keamanan Polri Jelaskan Skema Penugasan Luar Struktur: Hak Terpenuhi, Tanpa Rangkap Jabatan “Penugasan anggota Polri di luar struktur dilakukan karena adanya permintaan dari kementerian atau lembaga terkait. Setelah asesmen dilakukan, baru diajukan melalui keputusan Presiden untuk jabatan tertentu," kata Sandi dik...

Polri Gerak Cepat: Bentuk Pokja Bahas Implementasi Putusan MK soal Jabatan Sipil 17 November 2025, 21:34 Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho berbicara di Apel Kesiapsiagaan Divhumas Polri dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024) Jakarta, Aktual.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim kelompok kerja (pokja) untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho mengatakan pembentukan tim pokja tersebut merupakan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai rapat bersama pejabat utama Polri pada Senin (17/11) pagi. “Bapak Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama yang terkait di bidang itu untuk membahas hal tersebut dan mendapatkan arahan dari Bapak Kapolri, berdasarkan hasil putusan rapat tersebut bahwa Polri akan membentuk ...

Kapolda Metro Pimpin Apel Siaga Potmas, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas Foto Kapolda Metro Pimpin Apel Siaga Potmas: (Dok istimewa) Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memimpin Apel Siaga Potensi Masyarakat Dalam Jaga Jakarta yang digelar di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, pagi ini. Apel ini momentum konsolidasi besar antara Polda Metro Jaya dan berbagai unsur organisasi masyarakat (ormas), relawan, serta komunitas yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Jakarta. Irjen Asep menegaskan apel ini diselenggarakan untuk memastikan seluruh kekuatan masyarakat dan Polri berada dalam satu barisan yang solid dalam menjaga kondusifitas Jakarta. Dia berharap sinergi ini tetap erat. "Kehadiran lebih dari 5.000 anggota ormas pagi ini menunjukkan komitmen bersama bahwa keamanan Jakarta adalah tanggung jawab kita bersama," kata Irjen Asep kepada wartawan, Rabu (19/11/2025). Kapolda Metro ke S...

Usai Diputus MK Soal Larangan Polisi Rangkap Jabatan, Polri Bentuk Tim Pokja 17 November 2025, 20:27 Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho/ Foto: IST JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) larangan anggota Polri rangkap jabatan sipil. “Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” katanya kepada media di Mabes Polri, Senin, 17 November. Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK. “Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke ...

Polri Bentuk Tim Pokja Tindak Lanjuti Putusan MK Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Pernyataan ini disampaikan Kadivhumas Polri dalam sesi doorstop di Mabes Polri, Senin, 17 November 2025. Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal.   “Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” ujarnya. Sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK. “Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke d...

Polri Jelaskan Komposisi dan Mekanisme Penugasan Personel di Kementerian dan Lembaga Jakarta, Polri memberikan penjelasan terkait komposisi dan mekanisme penugasan anggota kepolisian yang bekerja di luar struktur organisasi Polri. Penjelasan ini disampaikan Kadivhumas Polri saat doorstop di Mabes Polri, 17 November 2025, menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap jumlah personel aktif yang bertugas di berbagai kementerian dan lembaga negara. Kadivhumas menyampaikan bahwa data terbaru menunjukkan penugasan dengan fungsi yang beragam, tidak seluruhnya mengisi jabatan struktural atau manajerial. “Yang menduduki jabatan manajerial itu sekitar tiga ratusan. Sedangkan angka 4.351 itu termasuk staf, ajudan, pengawal, dan fungsi pendukung lainnya. Jadi bukan semuanya jabatan sipil yang manajerial,” ujar Kadivhumas.   Berdasarkan data resmi Polri per 16 November 2025, terdapat sekitar 300 anggota Polri yang mengisi jabatan manajerial/eselon di K/L, mulai dari E...

Kapolda Metro Pimpin Apel Saka Bhayangkara dan Patroli Keamanan Sekolah Dokumentasi Polda Metro Jaya Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri memimpin Apel Saka Bhayangkara dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya. Tersapat 1.700 peserta turut hadir, mulai dari Saka Bhayangkara, Pramuka Gugus Depan, hingga Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dari seluruh Polres jajaran. Apel ini sekaligus menjadi momentum pencanangan program baru bertajuk Polisi Siswa Keamanan Sekolah. Irjen Pol. Asep menjelaskan bahwa pembentukan Polisi Siswa Keamanan Sekolah bertujuan memperkuat peran aktif siswa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Program ini, jelasnya, mengedepankan konsep dari siswa untuk siswa, sehingga pelajar dilibatkan langsung dalam upaya preventif di lingkungan pendidikan. “Para polisi siswa ini akan membantu menjaga kelancaran kegiatan sekolah, melindungi temannya, dan melapork...

Kapolda Metro Ajak Pelajar Jaga Jakarta: Cegah Perundungan dan Tawuran Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memimpin apel Saka Bhayangkara dan Patroli Keamanan Sekolah di Kapolda Metro Jaya, Jakarta. Dia mengajak para siswa untuk bersama-sama menjaga keamanan di Jakarta. "Para peserta apel sekalian yang saya hormati, tema aktualisasi Dasa Dharma Pramuka dalam program Jaga Jakarta sangat relevan dengan kondisi Jakarta saat ini. Jaga Jakarta bukan sekedar program kepolisian, tetapi gerakan bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di Kota Jakarta ini," kata Asep dalam sambutannya, Senin (17/11/2025). Menurutnya, para siswa yang hadir memiliki peran penting menjaga keamanan. Dia juga mengajak para siswa yang hadir untuk mencegah tawuran, perundungan, dan hal-hal buruk lainnya. "Adik-adik bukan hanya sebagai anggota pramuka atau polisi Siswa Keamanan Sekolah ataupun duta lalu lintas, tetapi sebagai mitra strategis Polri. Gener...

Bongkar Sindikat Balpres, Polda Metro Sita 207 Bal Pakaian Bekas Polda Metro Jaya mengungkap praktik perdagangan pakaian bekas (balpres) impor ilegal di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari operasi itu, polisi menyita sebanyak 207 bal berisi pakaian bekas. Pengungkapan itu sebagai bagian dari mengawal kebijakan pemerintah terkait penertiban pakaian bekas impor yang dapat mengganggu pasar domestik. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menyampaikan, pengungkapan kasus ini sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait penertiban pakaian bekas impor yang dapat mengganggu pasar domestik. "Penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan TPPU. Barang bukti serta para saksi sudah kami amankan, dan penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum," kata Direktur Reserse Kriminal...

Polisi Bongkar Sindikat Balpres di Jakarta, 207 Bal Pakaian Bekas Impor Disita Perbesar Polisi Ungkap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal yang di Jakarta. Foto: Dok. Istimewa Polda Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas (balpres) impor ilegal di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari operasi tersebut, total 207 bal pakaian bekas yang diduga masuk secara ilegal disita polisi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Edy Suranta Sitepu “Penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan TPPU,” ujar Edy, Sabtu (15/11). Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada 12 November 2025 terkait truk engkel bermuatan pakaian bekas di kawasan Duren Sawit. Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus kemudian bergerak dan menemukan 23 bal pakaian bekas...

Polda Metro Bongkar Sindikat Balpres, 207 Bal Pakaian Bekas Disita Jakarta - Polda Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas (balpres) impor ilegal di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebanyak 207 bal berisi pakaian bekas disita polisi. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menyatakan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait penertiban pakaian bekas impor yang dapat mengganggu pasar domestik. "Penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan TPPU. Barang bukti serta para saksi sudah kami amankan, dan penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum," ujar Kombes Edy, Sabtu (15/11/2025). Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan bahwa langkah kepolisian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya penertiban masuk...